Dalam rangka meningkatkan pengawasan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia bekerja sama dengan Prodi Ekonomi Pembangunan FE USU menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2012 di Aula Fakultas Ekonomi USU.

Dalam sambutan tertulis Plt Gubsu dibacakan Staf Ahli Gubsu Sabrina saat membuka “Focus Group Discussion (FGD) Budget Office DPD RI” di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE USU), Kamis (15/3). FGD ini merupakan hasil kerjasama DPD RI, Pemprovsu dan FE USU. Gubsu menjelaskan , tujuh program prioritas itu yakni, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kehidupan beragama, peningkatan aksesibilitas dan kebijakan umum anggaran pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Lalu , peningkatan pembangunan infras- truktur, revitalisasi pertanian peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis, pemberdayaan eko- nomi kerakyatan dan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Melalui FGD ini, Gubsu berharap menda- pat masukan terkait perencanaan dan peng- anggaran pusat dan daerah, bedialog lebih konstruktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapat dukungan pendanaan APBN.

Dekan FE USU Jhon Tafbu Ritonga dalam makalahnya “Pemerataan Keadilan Melalui Perubahan Undang-Undang (UU) No 33/ 2004” menyampaikan beberapa materi peru- bahan yang bisa dilakukan atas UU ini, diantaranya tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Perimbangan Perkebunan. Untuk komposisi Dana Perimbangan, menurutnya, harus merupakan hasil pertam- bahan DBH, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH berasal dari pertambahan penerimaan pajak dan peneri-maan hasil Sumber Daya Alam (SDA). Sementara DAU dari penjumlahan celah fiskal dan alokasi dasar. DAK dialokasikan berdasarkan masing-masing bidang sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Khusus tentang Dana Perimbangan Perkebu- nan, sebaiknya dimasukkan ke dalam bagian DBH. “Menjadikan hasil perkebunan bagian dari DBH tidak menambah dana perimbangan bagi daerah- daerah sentra perkebunan,” katanya. Ini berdasarkan perhitungan matematis yang dibuat atas DBH, DAU maupun DAK. Misalnya, menjadikan Dana Perimbangan Perkebunan sebagai bagian dari DBH SDA tidak tepat. Sebab, perkebunan tidak eksploratif sebagaimana sektor pertambangan dan kehutanan yang bersifat alamiah . Dia mengatakan, dana perimbangan perke- bunan ke dalam DBH berarti menambah faktor pengurangdalamcelahfiskal.Sedangkanmenambah DBH berarti menambah kapasitas fiskal sehingga mengurangi celah fiskal dan menurunkan DAU.

Narasumber lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Ir Iskandar, Msi memaparkan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh tahun depan. Selain program- program prioritas, dia juga menguraikan sasaran pembangunan Pemerintah Aceh. Sasaran itu adalah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 6,1-6,6 persen; menurunkan ting- kat kemiskinan menjadi 16-17 persen; mengurangi tingkat pengangguran menjadi 6,50 persen dan menekan inflasi dalam rentang 6-7 persen.

Sedangkan Kepala Bappeda Sumut diwakili Kabid Ekonomi Hasmi Rizal memaparkan tentang permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan provinsi ini dan proyek mega Mas- terplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Sei Mangkei sebagai koridor Sumatera.